Soe- Interpolbhayangkara.Com- Terkait polemik 44 eks tenaga Outsoursing yang mengabdikan diri pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Selatan terus menuai konflik berkepanjangan secara internal di tubuh lembaga tersebut dan akhir – akhir ini cukup menyita perhatian publik sesuai pemberitaan media
Rupanya hal ini kembali di tanggapi Ketua Forum pemerhati demokrasi Timor (FPDT) Doni Tanoen kepada media ini melalui pesan whadssApp pribadi, Sabtu (08/03/2025)
Ketua FPDT Doni Tanoen dalam press rillisnya mengatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan organisasi Pospera TTS dan sejumlah organisasi lainnya untuk melakukan aksi damai di kantor DPRD setempat jika Sekwan DPRD TTS terus tidak jujur kepada publik terkait polemik 44 eks tenaga outsarcing dan hilangnya aset di 3 (Tiga) rumah jabatan yang di tempati eks pimpinan DPRD TTS periode 2019 – 2024
“Berkaitan rencana aksi teman – teman DPC Pospera TTS sudah bangun komunikasi dengan saya dan teman – teman FPDT dan pada prinsipnya kita sepakat soal polemik rekrutmen PPPK dan tiga rumah jabatan yang sudah menyita perhatian publik hampir dua bulan ini belum ada langkah konkrit karena pasca pimpinan DPRD TTS menyampaikan rekomendasi sesuai LHP Inspektorat TTS bahwa 44 orang tidak memenuhi syarat untuk di ikutkan sebagai peserta PPPK maka ada aksi damai dengan membawa 3 krans bunga dan akhir dari itu ada perdebatan dua anggota DPRD TTS yakni Yerim Yos Fallo (wakil ketua komisi 1) dan Religius Usfunan ( mantan wakil ketua 1 DPRD TTS periode 2019 – 2024)”
Perdebatan tersebut menunjukan bahwa penyelolaan sekretariat DPRD TTS sejak periode lalu Hingga sekarang sedang tidak baik – baik saja alias sedang sakit kronis karena banyak persoalan yang muncul terkait siapa – siapa oknum yang titip – menitip dan hilangnya fasiltas tiga rumah jabatan pimpinan DPRD sampai hari ini pak sekwan belum jujur tentang fasilitas itu ada di mana? ” Tulis Dony”
Lanjut pria yang akrab di sapa Doni bahwa dirinya dan teman – teman FPDT sudah sepakat akan bergandengan tangan dengan teman – teman Pospera dan juga sejumlah aktivis kemanusiaan di TTS dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan untuk bahas rencana aksi tersebut
Ditambahkan Ketua FPDT, selain desakan pak sekwan di copot juga harus bertanggung jawab baik secara admintrasi yakni internal harus patuh terhadap penegakan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN maupun secara hukum yakni jika ada kerugian negara maka pihaknya akan bawa ke ranah hukum
“jika ada kerugian negara maka kita akan bawa ke jalur hukum misalnya anggaran BPJS teman – teman eks outsourcing hilang ke mana hanya pak Sekwan dan Direktur PT.Trigama grup yang tau..” Tulisnya
