Jakarta,– Interpol Bhayangkara //
Selesai helatan acara penerimaan Laksamana Sukardi dan Ferdinand Nainggolan menjadi keluarga besar Partai Kebangkitan Nusantara, Dian Farizka berkesempatan ngopi bersama awak media menikmati senja yang bersejarah. Selasa (21/02/2023).
Laksamana Sukardi dan Ferdinand Nainggolan rencananya akan diberi Jabatan Khusus di sebuah Struktur Partai yang akan ditentukan di bulan April bersama Anas Urbaningrum.
Struktur ini yang akan menjadi arah penentu perjuangan PKN kedepan, ini semacam Majelis yang akan bersama suluruh jajaran Pengurus PKN dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang juga akan bergabung, terang Dian Farizka mengutip keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika.
Menjawab pertanyaan awak media terkait prediksi Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 nanti, Dian Farizka menyeruput kopinya sebelum menjawab.
“Secara Nasional angka Golput di Pemilu 2019 cukup memprihatinkan, hampir menyentuh angka 30 Persen menurut Lokadata, ” jawab Dian Farizka.
Ini tentu menjadi “masalah besar bersama” untuk Pemerintah, Partai Politik dan seluruh komponen anak bangsa, agar bagaimana caranya Golput bisa ditekan serendah mungkin di Pemilu 2024 nanti, lanjut Dian Farizka.
“Golput jelas bukan pilihan politik, sebab Negara melalui Penyelenggara Pemilu telah menyajikan pilihan politik yang akan melahirkan para pejabat politik sebagai pengemban amanah konstitusi, ” tegas Dian Farizka.
Disisi lain, Golput adalah juga tindakan yang merugikan Negara, melihat puluhan juta kertas suara terbuang percuma.
Golput juga semacam tindakan tidak menghargai Konstitusi, sebab Pemilu adalah Amanah Konstitusi.
“Ibarat orang yang bertamu ke rumah, setelah diberikan aneka hidangan malah ditinggal pergi, ini tentu akan menyakitkan bagi pemilik rumah yaitu Negara,” jelas Dian Farizka.
“Khusus Golput di Dapil Depok-Kota Bekasi angkanya cukup signifikan, mencapai 22,95 Persen atau sekira 735.559 kertas suara terbuang percuma, ” jelas Dian Farizka yang juga Caleg DPR RI di Pemilu nanti.
“Anggaran Pemilu 2024 untuk KPU yang 7,68 Triliun dan 6,06 Triliun untuk Bawaslu wajib kita efektifkan dengan menekan angka Golput,” pungkas Dian Farizka. (Red).