TTS-Interpolbhayangkara.com – Aktivis lingkungan asal Besipae, Nikodemus Manao, menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan (Pemda TTS) terkait belum diumumkannya hasil konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pernyataannya kepada media,kamis 27/03/2025, Nikodemus menyebut adanya indikasi pembiaran oleh Pemda TTS atas kasus tersebut.
“Hingga saat ini, hasil konsultasi ke BKN belum diumumkan. Saya melihat ini seperti ada upaya untuk mendiamkan kasus ini. Masyarakat sudah lama bersabar menunggu pengumuman, tetapi tidak ada transparansi sama sekali,” tegas Nikodemus Manao.
Menurut Nikodemus, informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil konsultasi tersebut sebenarnya sudah berada di tangan Bupati TTS. Namun, tidak ada langkah nyata untuk menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat.
“Jika hasil konsultasi sudah ada di Pak Bupati, kenapa tidak segera diumumkan? Ini menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui hasilnya. Konsultasi ke BKN pun pasti menggunakan dana daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat mengetahui hasilnya sebagai bentuk transparansi pemerintah,” ujarnya.
Nikodemus menilai bahwa proses pengumuman hasil tidak seharusnya memakan waktu lama. Ia berharap agar Bupati segera mengumumkan hasil konsultasi dalam waktu dekat. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa masyarakat siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan.
“Harapan saya, Bupati segera mengumumkan hasil konsultasi. Jika tidak, jangan salahkan masyarakat jika kami melakukan aksi turun ke jalan. Tujuan kami bukan untuk menciptakan konflik, tetapi demi masa depan TTS yang lebih baik,” pungkasnya.
Nikodemus juga mengingatkan bahwa masyarakat TTS berhak mendapatkan kejelasan atas penggunaan dana daerah yang digunakan untuk konsultasi tersebut. Transparansi pemerintah, menurutnya, adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda TTS belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan ini. Masyarakat terus menanti langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi polemik yang tengah berlangsung.
