Soe-Interpolbhayangkara.com – Polemik rumah jabatan (Rujab) pimpinan DPRD Kabupaten TTS yang belum dihuni terus memanas. Tokoh Masyarakat Amanuban, Pina Ope Nope, mengungkapkan keprihatinan dan kritikan tajam terhadap penggunaan dana operasional rumah jabatan tersebut.
“Publik layak tahu kemana perginya dana operasional rumah jabatan yang mencapai Rp81 juta per bulannya. Terutama saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya penghematan,” tegas Pina Ope Nope kepada tim media pada Kamis (13/2/2025).
Pina Ope Nope menilai alokasi anggaran untuk fasilitas wakil rakyat terkesan berlebihan dan menggelontorkan gaya hidup mewah.
“Polemik tentang rumah jabatan Pimpinan DPRD memang patut kita kritisi bersama. Pembiayaan Rujab mencapai Rp81 juta per bulan adalah sangat berlebihan, bahkan bisa disebut sebagai penggelapan uang negara,” kata Pina Nope.
Ia mengingatkan bahwa pimpinan DPRD mesti bijak dalam menyikapi polemik ini dan berkaca pada negara maju seperti Swedia.
“Di Swedia, DPRD tidak diberikan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan padahal negara itu merupakan negara maju dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia,” jelas Pina Nope.
Ia juga menekankan bahwa para pimpinan DPRD seharusnya bersyukur kepada masyarakat TTS yang telah memfasilitasi mereka.
“Dimana logikanya DPRD TTS yang dikelilingi kemiskinan harus memiliki fasilitas mewah seperti rumah, gedung, dan keistimewaan lainnya? Seharusnya wakil-wakil kita berterima kasih kepada rakyat TTS yang memfasilitasi gaya hidup mereka, bukan menelantarkan gedung itu,” tegas Pina Ope Nope dengan nada kecewa.
Sebagai solusi, Pina mengusulkan agar gedung rumah jabatan yang tidak dihuni tersebut disewakan atau dikontrakkan ke pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TTS.
“Kalau memang gedung rumah jabatan tidak dipakai, sebaiknya disewakan atau dikontrakkan saja biar bisa menambah pemasukan bagi Pemda,” usul Pina Ope Nope.
Meskipun polemik ini menarik perhatian publik, para pimpinan DPRD Kabupaten TTS masih bungkam dan enggan menemui awak media untuk memberikan klarifikasi publik.
