Soe, INTERPOLBHAYANGKARA.COM – Ketua Forum Pemerhati Pembangunan dan Demokrasi Timor, Doni Tanoen, mengungkapkan kekecewaan dan kecurigaan atas hasil pengumuman Seleksi PPPK Teknis Tahap 1 Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diumumkan pada senin 30/12/2024
Doni Tanoen menuding adanya dugaan praktik “titipan” dalam seleksi PPPK. “Sudah ada dua orang yang mengeluh dan menyatakan ketidakpuasan terkait hasil pengumuman PPPK, yakni di SDI Boking dan SDI Tanah Merah. Ini bukti ketidakjujuran para kepala sekolah, operator, dan termasuk Kadis PK,” tegas Doni.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal proses administrasi, banyak pelamar PPPK yang mengajukan sanggahan kepada BKPSDM terkait dugaan kecurangan, namun tetap saja ada yang lolos.
“Ini berarti ada orang dalam yang dengan gampang memainkan sistem untuk meloloskan orang-orang tertentu alias titipan. Kami punya data, bukan hanya di sekolah-sekolah yang ada titipan, tapi juga di Dinas-Dinas tertentu. Ada orang yang tidak pernah menjadi honorer, tapi memiliki SK dari tahun 2022 dan lolos seleksi di Bandung. Sementara, ada honorer yang sudah 5 tahun tidak lolos. Ini jelas tidak adil!” tegas Doni.
Doni Tanoen mendesak panitia seleksi untuk membatalkan kelulusan para “titipan” yang diduga lolos melalui jalur tidak resmi.
“Jika panitia seleksi tidak segera membatalkan kelulusan mereka, maka kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Kami memiliki bukti kuat bahwa ada pemalsuan SK oleh kepala sekolah atau kepala dinas, dan ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini jelas merupakan tindak pidana pemalsuan,” tegas Doni.
Doni Tanoen menegaskan bahwa Forum Pemerhati Pembangunan dan Demokrasi Timor akan terus memantau dan mengawal proses seleksi PPPK di TTS agar berjalan dengan adil dan transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa seleksi PPPK di TTS benar-benar berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan koneksi dan uang,” tutup Doni.
